Kartu Pra Kerja Rp 5,6 T Jadi Sorotan, Menkonya Jokowi Buka Suara

Kartu Pra Kerja Rp 5,6 T Jadi Sorotan, Menkonya Jokowi Buka Suara

Posted on

Majalahcamar –  Berita Unik Kartu Pra Kerja Rp 5,6 T Jadi Sorotan, Menkonya Jokowi Buka Suara , Mari Kita Simak Selengkap nya !!

 

 

Jakarta – Kartu Pra Kerja Rp 5,6 T Jadi Sorotan, Menkonya Jokowi Buka Suara Program Kartu Pra Kerja yang sudah berjalan belakangan ini menuai polemik. Meski banyak yang mendaftar, tak sedikit juga yang mencibir.

Program Kartu Pra Kerja mendapatkan banyak cibiran, salah satunya dari sisi materi pelatihan online yang dianggap hal itu bisa saja didapat dari Youtube.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah sengaja memasukkan program Kartu Pra Kerja ke dalam sederet kebijakan Jaring Pengaman Sosial. Sebab wabah COVID-19 sudah menghantam seluruh sektor usaha yang berpotensi menimbulkan badai PHK.

Oleh karena itu program ini dimodifikasi fungsinya untuk sementara waktu. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan para pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan sekaligus memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan

“Saya ingin menjelaskan terkait pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan untuk meningkatkan skill. Sehingga pada saat recovery, para pekerja itu mendapat skill tambahan. Selain mendapatkan skill tambahan juga nanti punya kemampuan untuk 4 bulan disanggah bantuan sebesar Rp 600 ribu,” terangnya saat konferensi pers virtual, Rabu (22/4/2020).

Arilangga melanjutkan, jika wabah COVID-19 di Indonesia sudah mereda, fungsi dan tujuan Kartu Pra Kerja akan dikembalikan seperti semula.

Terkait pelatihan, nantinya ketika situasi sudah normal juga akan dilakukan secara offline. Sementara untuk pelatihan secara online juga tetap dilanjutkan beriringan.

“Saya juga ingin menjelaskan bahwa ke depan Kartu Pra Kerja tetap ada pelatihan yang online dan offline. Jadi tidak 5,6 juta (peserta) itu seluruhnya nanti akan pelatihan online. Ini melihat situasi kapan PSBB ini akan berakhir,” tuturnya.

 

BACA JUGA : Penting! Konsumsi Jeruk Nipis Bisa Tingkatkan Imunitas Tubuh

 

Pernyataan Airlangga sekaligus menjawab bahwa anggaran Rp 5,6 triliun untuk pelatihan tidak seluruhnya disalurkan untuk mitra pengajar online.

“Sehingga tentu tidak benar apa yang selama ini beredar dan seluruhnya akan diberikan dana pelatihan Rp 5,6 triliun hanya diberikan kepada mereka yang bekerja atau belajar secara online. Itu beberapa klarifikasi yang saya sampaikan,” tuturnya.

Beberapa pihak menilai anggaran Rp 20 triliun program tersebut lebih baik digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT).

Mendengar hal itu Menteri Koordinator bidan Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara. Dia menjawab pemerintah sudah menyiapkan banyak BLT untuk dampak wabah COVID-19.

“Terkait dengan Kartu Pra Kerja kita sudah punya banyak BLT dan itu seperti sudah dijelaskan dalam BLT itu ada paketnya Rp 105 triliun. Di dalam paket Rp 105 triliun tambahan untuk Kartu Pra Kerja sebesar Rp 10 triliun,” tuturnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/4/2020).

Airlangga menjelaskan, Kartu Pra Kerja dimasukan kepada program Jaring Pengaman Sosial karena pemerintah menilai wabah COVID-19 sudah menghantam banyak sektor usaha. Sehingga berpotensi menimbulkan banyak PHK ataupun karyawan yang dirumahkan.

“Karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock, demand shock, supply shock dan production shock. Maka tentu kita memberikan kepada mereka yang dirumahkan. Kartu Pra Kerja menjadi jaring pengaman sosial untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini sifatnya juga sementara, artinya nanti apabila situasi normal dia akan menjadi Kartu Pra Kerja sesuai desain awal yaitu untuk upskilling dan reskilling,” tuturnya.

 

BACA JUGA : Lengkap, Ini Panduan Resmi Aktivitas Warga Saat PSBB di Jakarta

 

Dengan jawaban itu, Airlangga seakan menegaskan bahwa pemerintah belum berniat untuk mengalihkan anggaran Kartu Pra Kerja untuk BLT.

“Saya juga akan menjawab bahwa untuk BLT ini sudah banyak. Mulai dari PKH 20 juta. Kemudian PPMT yang ditambahkan 200 ribu nanti ada padat karya di Kementrian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR. Sehingga ini menjadi salah satu dari pada jaringan pengaman sosial, bukan satu-satunya,” tegasnya.

 

BACA JUGA LAINNYA :

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *